Mengenal Macam-macam Penyakit di Gunung

Mendaki gunung merupakan suatu kegiatan yang makin banyak digemari kalangan pemuda-pemuda saat ini. Namun, masih banyak pendaki yang kurang mengetahui tentang resiko dan bahaya yang mungkin mereka hadapi saat melakukan kegiatan pendakian gunung. Salah satunya adalah penyakit yang kapan saja bisa menyerang para pendaki gunung. 

Berikut ini macam-macam penyakit di gunung dan penjelasannya yang saya berhasil kumpulkan dari berbagai sumber dan buku teknik pendakian gunung ;

1. Heat Cramps 
Heat Cramps ( Kram Karena Panas ) adalah kejang otot hebat akibat keringat berlebihan, yang terjadi selama melakukan aktivitas pada cuaca yang sangat panas. Heat cramps disebabkan oleh hilangnya banyak cairan dan garam ( termasuk natrium, kalium dan magnesium ) akibat keringat yang berlebihan, yang sering terjadi ketika melakukan aktivitas fisik yang berat. Jika tidak segera diatasi, Heat Cramps bisa menyebabkan Heat Exhaustion.

Gejalanya :
  • Kram yang tiba - tiba mulai timbul di tangan, betis atau kaki,
  • Otot menjadi keras, tegang dan sulit untuk dikendurkan, terasa sangat nyeri.
Penanganan : 
  • Dengan meminum atau memakan minuman / makanan yang mengandung garam.

2. Heat Exhaustion
Heat Exhaustion ( Kelelahan Karena Panas ) adalah suatu keadaan yang terjadi akibat terkena /terpapar panas selama berjam-jam, dimana hilangnya banyak cairan karena berkeringat menyebabkan kelelahan, tekanan darah rendah dan kadang pingsan. Jika tidak segera diatasi, Heat Exhaustion bisa menyebabkan Heat Stroke.

Gejalanya :
  • Kelelahan,
  • Kecemasan yang meningkat, serta badan basah kuyup karena berkeringat,
  • Jika berdiri, penderita akan merasa pusing karena darah terkumpul di dalam pembuluh darah tungkai, yang melebar akibat panas,
  • Denyut jantung menjadi lambat dan lemah,
  • Kulit menjadi dingin, pucat dan lembab,
  • Penderita menjadi linglung / bingung terkadang pingsan.
Penanganan :
  • Pindahkan korban dengan segera ketempat yang sejuk, buka seluruh baju luarnya,
  • Bungkus korban dengan selimut yang sejuk dan basah. Usahakan agar selimut tetap basah. Dinginkan korban hingga suhunya mencapai 38° Celcius,
  • Saat temperatur mencapai 38° celcius, ganti selimut basah dengan yang kering, lanjutkan perawatan pada korban secara hati - hati. 

3. Mountain Sickness ( Penyakit Gunung )
Penyebab utamanya adalah penurunan kadar oksigen didalam darah karena berada diketinggian tertentu. Ini sering terjadi pada pendaki gunung di sini. Penyebabnya kurangnya kemampuan aklimatisasi dari tubuh pendaki. Kemudian penyakit ini juga bisa ditimbukan akibat pergerakan mencapai ketinggian tertentu yang terlalu cepat. 

Gejalanya : 
  • Pusing,
  • Nafas sesak,
  • Tidak nafsu makan,
  • Mual terkadang muntah,
  • Badan terasa lemas, lesu, malas,
  • Jantung berdenyut lebih cepat,
  • Penderita sukar tidur,
  • Muka pucat, kuku dan bibir terlihat kebiru-biruan.
Penanganan :
  •  Beristirahat yang cukup, pada umumnya gejala ini akan hilang dengan sendirinya setelah beristirahat selama 24 s/d 48 jam,
  • Jika kondisi tidak membaik turunkan si-penderita dari ketinggian tersebut, sekitar 500 s/d 600 meter.

4. Hypotermia
Hypotermia adalah suatu keadaan dimana kondisi tubuh tidak dapat menghasilkan panas disertai menurunnya suhu inti tubuh dibawah 35°C. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya ; suhu yang ekstrim, pakaian yang tidak cukup sehingga mengenakan pakaian basah dan kurangnya makanan yang mengandung kalori tinggi.

Gejalanya : 
  • Menggigil,
  • Dingin, pucat, kulit kering,
  • Bingung, sikap - sikap tidak masuk akal, lesu, ada kalanya ingin berkelahi,
  • Jatuh kesadaran,
  • Bernapas pelan dan pendek,
  • Denyut nadi yang pelan dan melemah.
Penanganan : 
  • Jangan biarkan orang yang terkena hipotermia tidur, karena hal ini dapat membuatnya kehilangan kesadaran sehingga tidak mampu lagi menggangatkan badannnya sendiri. Menggigil adalah usaha secara biologis dari badan untuk tetap hangat, karena itu usahakan untuk tidak tidur,
  • Berilah minuman hangat dan manis kepada si penderita hipotermia,
  • Bila baju yang di pakai basah segera mungkin gantilah dengan baju yang kering,
  • Usahakan untuk mencari tempat yang aman dari hembusan angina, misalnya dengan mendirikan tenda atau pelindung lainnya,
  • Jangan baringkan si penderita di tanah dan usahakan agar memakai alas kering dan hangat,
  • Masukkanlah si penderita ke dalam kantong tidur. Usahakan agar kantong tidur tersebut di hangatkan terlebih dahulu ke dalam kantong tidur tersebut. Ingat, memasukkan penderita hipotermia ke dalam kantong tidur yang dingin tidak akan memadai karena badan si penderita tidak akan dapat lagi menghasilkan panas yang mampu menghangatkan kantong tidur tersebut,
  • Letakkan yang di isi dengan air hangat (bukan panas) ke dalam kantong tidur untuk membantu memanaskan kantong tidur,
  • Bila kantong tidur cukup lebar, maka panas badan orang yang masih sehat dapat membantu si penderita secara langsung, yaitu dengan tidur berdampingan di dalam satu kantong tidur. Kalau mungkin, dua orang masih sehat masuk ke dalam kantong tidur rangkap dua, kemudian si penderita di selipkan di tengah tengahnya,
  • Kalau dapat buatlah perapian di kedua sisi si penderita,
  • Segera setelah si penderita sadar berikanlah makanan dan minuman manis, karena hidrat arang merupakan bahan baker yang cepat sekali menghasilan panas dan energi.

| 0 Comments


AMDAL


Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) AMDAL DALAM UU NO. 32 TAHUN 2009 Dalam UU No 32 Tahun 2009, AMDAL mendapat porsi yang cukup banyak dibandingkan instrumen lingkungan lainnya, dari 127 pasal yang ada, 23 pasal diantaranya mengatur tentang AMDAL. Tetapi pengertian AMDAL pada UU No. 32 Tahun 2009 berbeda dengan UU No. 23 Tahun 1997, yaitu hilangnya “dampak besar”. Jika dalam UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa “AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup , pada UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa “ AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan”.

Dari ke 23 pasal tersebut, ada pasal-pasal penting yang sebelumnya tidak termuat dalam UU No. 23 Tahun 1997 maupun PP No.27 Tahun 1999 dan memberikan implikasi yang besar bagi para pelaku AMDAl termasuk pejabat pemberi ijin, Hal-hal penting baru yang terkait dengan AMDAL yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009, antara lain: o AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; o Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL; o Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun kab/kota wajib memiliki lisensi AMDAL; o Amdal dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan; o Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya. Selain ke - 5 hal tersebut di atas, ada pengaturan yang tegas yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahu 2009, yaitu dikenakannya sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi tersebut, yaitu: o Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan; o Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi; o Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAl atau UKL-UPL. Kaitan UU No. 32 Tahun 209 dengan Peraturan Menteri LH No. 11 Tahun 2008: Sebelum disahkannya UU No. 32 Tahun 2009, KLH sudah menerbitkan peraturan menteri yang mengatur tentang Persyaratan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL (Permen. LH No. 11 Tahun 2008). Pada Pasal 4 Permen. LH No. 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa persyaratan minimal untuk menyusun suatu dokumen AMDAL adalah 3 (tiga) orang dengan kualifikasi 1 orang Ketua Tim dan 2 orang Anggota Tim yang kesemuanya sudah memiliki sertifikat kompetensi.

Sementara amanat dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang tertuang dalam Pasal 28 adalah ”Penyusun dokumen sebagaimana , wajib memiliki sertifikat penyusun dokumen AMDAL". Jika yang dimaksud "penyusun dokumen AMDAL" pada undang-undang lingkungan yang baru adalah seluruh tim yang ada dalam suatu proses penyusunan dokumen AMDAL, maka dengan demikian Permen. LH No. 11 Tahun 2008 Pasal 4 sudah tidak berlaku lagi. Implikasinya selanjutnya adalah masa berlakunya persyaratan tersebut harus mundur sampai ada peraturan menteri yang secara rinci mengatur tentang hal itu sesuai amanat dalam Pasal 28 Ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada KLH untuk membuat peraturan yang mengatur lebih rinci hal tersebut. Kaitan dengan Peraturan Menteri No. 06 Tahun 2008: o Sama seperti Permen. LH No. 11 Tahun 2008, ada perbedaan pengaturan yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 dengan Permen. LH No. 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai AMDAL yang berlaku efektif pada tanggal 16 Juli 2009. Dalam peraturan ini persyaratan lisensi komisi penilai diberikan kepada komisi penilai AMDAL kabupaten atau kota dan yang menerbitkan lisensi tersebut adalah instansi lingkungan hidup propinsi. Sementara dalam UU No. 32 Tahun 2009, komisi penilai AMDAL yang harus dilisensi selain komisi penilai AMDAL kabupaten atau kota, tetapi juga terhadap komisi penilai AMDAL pusat dan propinsi yang bukti lisensinya diberikan oleh masing-masing pejabatnya (Menteri, gubernur, bupati dan walikota). Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk pengawasan terhadap pemberian lisensi tersebut jika masing-masing pejabat berhak mengeluarkan bukti lisensi terhadap komisi penilainya. Maka dalam perubahan Permen No. 06 Tahun 2008, KLH harus mengetatkan persyaratan penerbitan lisensi untuk komisi penilai masing-masing daerah termasuk untuk komisi penilai penilai pusat. AMDAL o Legalisasi pendirian pabrik kimia? Jangan pernah lupakan faktor AMDAL. Mungkin teman-teman sekalian sudah sering sekali mendengar istilah AMDAL, bahkan tahu bahwa istilah ini merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Namun, tahukah teman-teman usaha/kegiatan apa saja yang diwajibkan untuk menyusun AMDAL? Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan AMDAL? Dan bagaimana prosedur pengajuan AMDAL? Bagi yang belum tahu mungkin ulasan di bawah ini bisa membantu. Apa yang dimaksud dengan AMDAL? Berdasarkan PP no. 27 tahun 1999, Definisi AMDAL ialah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dokumen AMDAL terdiri dari beberapa bagian: Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL) Dokumen analisis dampak lingkungan Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) Siapa pihak-pihak terkait dalam penyusunan AMDAL? Pemrakarsa Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Komisi penilai Komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Masyarakat yang berkepentingan Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan seperti kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati. Bagaimana prosedur AMDAL? Prosedur AMDAL terdiri dari 4 tahapan, yaitu: Penapisan (screening) wajib AMDAL Menentukan apakah suatu rencana usaha/kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

Berdasarkan Kepmen LH no 17 tahun 2001, terdapat beberapa rencana usaha dan bidang kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, yaitu: pertahanan dan keamanan, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, prasarana wilayah, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, pengembangan nuklir, pengelolaan limbah B3, dan rekayasa genetika. Kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL, tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung, termasuk dalam kategori menimbulkan dampak penting, dan wajib menyusun AMDAL. Kawasan lindung yang dimaksud adalah hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, kawasan sekitar waduk/danau, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, dan lain sebagainya. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan). Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. Apabila dalam 75 hari komisi penilai tidak menerbitkan hasil penilaian, maka komisi penilai dianggap telah menerima kerangka acuan. Peyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. Bagaimana jika usaha/kegiatan tidak diwajibkan menyusun AMDAL? Usaha/kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL). UKL dan UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan izin. melakukan usaha dan atau kegiatan. Sumber: Situs Kementrian Lingkungan Hidup, Diktat Kuliah Pengelolaan Limbah Industri TK-ITB http://aktivislembagabantuanhukum.blogspot.com/2012/04/analisa-mengenai-dampak-lingkungan.html

Posted in : | 0 Comments


IPTEK

IPTEK dan Lingkungan Hidup Iptek Lingkungan ialah teknologi yang berkaitan dengan pemanfaatan dalam kaitannya dengan manjemen lingkungan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersusun sistematis dengan metode tertentu untuk menjelaskan gejala-gejala tertentu pada bidang iptek terhadap linkungan tanpa merusak keseimbangan lingkungan . Upaya pelestarian lingkungan tidak hanya diperlukan saat pembukaan lahan dan penata gunaan tanah. Juga selama kegiatan pembudidayaan sampai ke pengolahan hasil. Pelestarian lingkungan pada semua tahapan produksi perlu menjadi tekad masyarakat, terlebih dalam menghadapi semakin nyaringnya tuntutan pada “produksi hijau”. Selain itu, tekad masyarakat melestarikan lingkungan dapat menjadi perisai terhadap kecaman tentang kerusakan lingkungan perkebunan. Iptek Lingkungan meliputi: 1.
Pengolahan Sampah. 2. Pengolahan Limbah. 3. Konservasi Lingkungan. 4. Badan Pertanian Teknologi bibit & benih, Rekayasa Genetika. • Pengolahan sampah Tumpukan sampah yang setiap hari bertambah satu hingga 1,5 ton, mulai teratasi menyusul beroperasinya pengelolaan sampah terpadu terutama Jakarta, pengelolaan sampah terpadu mampu mengurangi limbah rumah tangga hingga 60-65 persen, sedangkan 35-40 persen sisanya diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pengelolaannya harus melibatkan semua warga, oleh karena itu, rumah tangga harus melakukan pemilahan sampah menjadi tiga bagian, yaitu sampah organik (basah) (sisa makanan, sayur), kering (kertas, dus, botol), dan limbah berbahaya seperti aki dan baterai bekas, sprayer insektisida, serta pembalut wanita. • Pengolahan Limbah Limbah ialah hasil buangan suatu pembakaran atau sisa hasil poduksi yang mengandung zat kimia berbahaya yang dapat merusak keseimbangan lingkungan. Industri primer pengolahan hasil hutan merupakan salah satupenyumbang limbah cair yang berbahaya bagi lingkungan. Bagi industri-industri besar, seperti industri pulpen dan kertas, teknologi pengolahan limbahcair yang dihasilkannya mungkin sudah memadai, namun tidak demikian bagiindustri kecil atau sedang. Namun demikian, mengingat penting dan besarnyadampak yang ditimbulkan limbah cair bagi lingkungan, penting bagi sektorindustri kehutanan untuk memahami dasar-dasar teknologi pengolahan limbahcair. Teknologi pengolahan air limbah adalah kunci dalam memelihara kelestarianlingkungan.
Apapun macam teknologi pengolahan air limbah domestik maupunindustri yang dibangun harus dapat dioperasikan dan dipelihara olehmasyarakat setempat. Jadi teknologi pengolahan yang dipilih harus sesuaidengan kemampuan teknologi masyarakat yang bersangkutan, agar Lingkungan terjaga dan terlestarikan. • Konservasi Lingkungan Mendukung dan ikut serta dalam program konservasi lingkungan dan bekerjasama akan menghasilkan suatu pembangunan yang ramah lingkungan serta memperhatikan pada pembangunan ekonomi yang bersifat berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Karena terpeliharanya kelestarian lingkungan, termasuk dengan menjaga kelangsungan hidup spesies laut dan terumbu karang merupakan hal yang memberikan manfaat dan keuntungan bersama dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang sehingga dinikmati oleh generasi yang akan datang. • Badan Pertanian Teknologi Bibit &
Benih, Rekayasa Genetika Upaya peningkatan produktivitas dan mutu produk yang sesuai dengan dinamika lingkungan diharapkan dapat dilakukan melalui penelitian bioteknologi. Manipulasi potensi genetik melalui penelitian biologi molekuler, mikrobiologi, bioproses, kultur jaringan dan rekayasa genetika harus dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan maka harus dilakukan bioteknologi. Maka teknik rekayasa genetika mulai menggelisahkan. Banyak kalangan khawatir bahwa dampak revolusi hijau tahun 1960-an akan terulang kembali. Penggunaan teknologi dan paksaan pasar yang dilakukan dalam revolusi hijau memang menghasilkan produksi pangan dalam jumlah besar. Namun terbukti upaya tersebut mengganggu keseimbangan ekologi, menciptakan wabah baru, dan sejumlah dampak kesehatan bagi manusia. Hal sama dikhawatirkan terjadi mengikuti inisitiaf rekayasa genetik yang saat ini getol dilakukan pada tanaman. Segelintir perusahaan bioteknologi meyakinkan bahwa seluruh benih transgenik yang dipasarkan sudah melalui berbagai tahap percobaan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dampak lingkungan dan kesehatan yang akan muncul. Namun keyakinan serupa ternyata tidak dimiliki oleh para aktivis lingkungan dan mereka yang concern terhadap masalah lingkungan. Pesimisme ini muncul setelah tidak ada penjelasan transparan tentang resiko yang menyertai pelepasan benih transgenik ini ke alam bebas. Di Amerika Serikat, organisasi lingkungan Greenpeace bahkan mengajukan petisi ke Environmental Protection Agency (EPA) agar membatalkan semua perijinan tanaman hasil rekayasa genetik. Sementara di Indonesia, sejumlah LSM lingkungan mendesak pemerintah bersikap transparan kepada masyarakat soal tanaman transgenik. Terlebih Departemen Pertanian kini aktif menguji sejumlah benih transgenik termasuk kedelai, jagung dan kapas.
Khusus untuk yang terakhir bahkan telah dilakukan pelepasan di Sulawesi Selatan pada 7 Februari 2001. Dan sampai saat ini terus memancing perdebatan yang tidak ada hentinya. Karena Pembangunan yang tidak menjaga keseimbangan lingkungan terjadi dan meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini. Alasan tersebut diperparah dengan kurangnya perhatian masyarakat dan ketidakkonsistenannya pemerintah dalam menata permasalahan lingkungan. Akibat ketidakacuhan tersebut baru dapat dirasakan akhir-akhir ini, ketika banyak peristiwa banjir bandang yang melanda berbagai daerah di negara kita. Setidaknya wawasan mengenai lingkungan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) akan mengarah pada pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Peran IPTEK Dalam Lingkungan IPTEK memegang peranan penting bagi negara-negara berkembang dalam proses peningkatan standar hidup, kesejahteraan, dan melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Negara-negara berkembang menghadapi berbagai tantangan jangka pendek dan jangka panjang.
Perubahan penggunaan lahan melalui penggundulan hutan dan perubahan lahan pertanian akibat aktivitas sosio-ekonomi di daerah tangkapan air di hulu, telah menyebabkan terjadinya berbagai kerusakan lingkungan dan infrastruktur akibat bencana yang ditimbulkannya. Kerusakan lingkungan di daerah tangkapan air, menyebabkan kelangkaan air bersih di berbagai negara, selain bencana banjir ketika musim penghujan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup (termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya) yang mempengaruhi peri-kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
Oleh karena itu kelestarian dan keseimbangan alam perlu dipertahankan agar senantiasa memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia ke taraf hidup yang lebih baik. Namun yang terjadi kini malah sebaliknya, Dominasi manusia terhadap lingkungan seringkali berdampak buruk. Pembangunan dan penguasaan iptek dalam mengeksplorasi alam untuk peningkatan ekonomi seringkali melampaui batas dan sering kali mengabaikan kondisi lingkungan itu sendiri. Padahal kemampuan sumber daya dan kemampuan alam untuk mengeliminasi Zat pencemar adalah terbatas. Apalagi saat ini, krisis yang melanda negeri ini menyebabkan kehidupan lebih memburuk. Belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup. Kemajuan iptek berakibat pula pada munculnya permasalahan lingkungan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh belum berkembangnya sistem manajemen dan teknologi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sistem tersebut akan mendorong pengembangan dan pemanfaatan iptek yang bernilai ekonomis, ramah lingkungan dan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Sektor lingkungan hidup merupakan isu penting di dunia saat ini. Secara garis besar, pemanfaatan iptek harus senantiasa mempertimbangkan usur lingkungan hidup. Artinya, pemanfaatannya harus sejauh mungkin ramah lingkungan. Komitmen pemerintah terhadap lingkungan hidup juga sudah lumayan tinggi. Salah satu buktinya, sudah ada Kementerian Negara Lingkungtan Hidup yang khusus mengurusi hal itu pada pemerintahan yang ada saat ini.

 Sumber: http://iptekdanlingkunganhidup.blogspot.com/

Posted in : | 0 Comments


NATURAL RESOURCES


 NATURAL RESOURCES

Freeport


Selama penambangan sejak awal berdiri PTFI sudah banyak kerusakan lingkungan yang nyata terjadi di daerah Papua. Sungai yang tercemar logam berat sampai kerusakan permanen pada hutan di sekitar pertambangan yang turut merusak kekayaan hayati di Indonesia. Dampak secara tak langsung juga merugikan masyarakat yang hidup bergantung pada sungai di Papua. Sebanyak kurang lebih 300.000 Ton/Hari Limbah dihasilkan dan dibuang dari proses pertambangan oleh perusahaan Amerika tersebut ke hutan dan sungai sehingga menyebabkan matinya hewan dan tumbuhan serta meracuni penduduk yang bergantung pada lingkungan di Papua. Kerusakan lingkungan hidup tidak begitu di perhatikan oleh PTFI asal Amerika tersebut karena tidak menguntungkan pada perusahaan. Masyarakat lokal hanya dijadikan buruh dengan upah yang tidak sesuai dengan keuntungan yang didapat oleh PTFI per tahun. Ratusan ribu ton bijih Emas, Perak, dan tembaga dihasilkan dan di bawa ke Amerika yang diambil dari Negara Indonesia tanpa ada dampak Positif bagi masyarakat setempat. Tidak ada perbaikan kualitas pendidikan, pekerjaan, maupun penghasilan yang didapat masyarakat Papua dari keberadaan PTFI di Indonesia. Dengan hasil tambang jutaan Ton, tidak ada pembangunan infrastruktur bagi masyarakat setempat. Kehidupan masyarakat setempat juga terancam dengan keberadaan PTFI asal Amerika tersebut, karena masyarakat yang bukan pekerja PTFI bisa di usir, bahkan di tembak jika mendekati area pertambangan tanpa izin. walaupun masyarakat Papua hanya mencari hasil hutan di Sekitar PTFI. Negara Indonesia dirugikan dengan adanya PTFI. Sebanyak jutaan Ton Bijih Emas, Perak, dan Tembaga ditambang dari Papua, negara Hanya mendapatkan paling banyak 10% dari keuntungan yang didapat oleh PTFI. Karena PTFI melakukan pemurnian di negara asalnya yaitu Amerika serikat. PTFI tidak mengindahkan keselamatan pekerjanya yaitu masyarakat Papua sendiri. hal ini terbukti saat terjadi runtuhnya tambang pada akhir 2012 lalu, tidak ada penanganan serius dari PTFI bagi para korban (dan keluarga). Bahkan kunjungan menteri dan instansi terkait untuk melakukan penyelidikan kasus, dihambat oleh Pimpinan PT Freeport Indonesia, sehingga penyelidikan lebih lanjut tidak bisa dilakukan. PTFI berusaha menyuap aparat dengan menambah uang lelah (gratifikasi) untuk penjagaan pabrik penambangan dari masyarakat setempat. Perpanjangan Kontrak Kerja PT Freeport Indonesia Hanya akan merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara selama puluhan tahun yang akan datang. Perpanjangan kontrak PTFI merupakan bentuk ketidakpedulian pemerintah pada masyarakat Indonesia bagian timur selama puluhan tahun yang akan datang

DARTAR REFRENSI :
                                      - WIKIPEDIA

| 0 Comments


EKOLOGI

EKOLOGI
Reklamasi Teluk Benoa


Pembangunan berkelanjutan untuk dapat mensejahterakan seluruh rakyat demi kemajuan bangsa dan negara merupakan cita-cita ideal dalam memulai suatu pembangunan. Namun untuk dapat mewujudkan idealisme seperti itu dengan kondisi masyarakat yang begitu dinamis bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Rencana reklamasi tanjung benoa di Pulau Bali merupakan salah satu contoh ketidaksesuaian pemikiran kalangan elite dengan rakyat jelata. Konflik antara kebutuhan hidup dasar bagi nelayan yang ingin mempertahankan wilayahnya sebagai daerah konservasi dengan tuntutan pemerintah daerah yang senantiasa berupaya memajukan Bali sebagai tujuan wisata nasional menjadi menarik. Konsep pembangunan dan keadilan terkait dengan etika pembangunan menjadi dasar teori yang digunakan dalam membahas problematika yang terjadi pada kasus ini.
Pengurukan untuk pulau baru / mega proyek perencanaan reklamasi di daerah konservasi teluk benoa menjadi pulau private ini mengundang banyak pertentangtan.
Terutama masyarakat bali yang amat lekat akan budaya dan tri hita karana dimana penduduk bali yang cinta akan kelestarian alam.
Masyarakat bali dan beberapa profesor Universitas Udayana berangapan, jika terlaksananya pengurukan untuk pulau baru / reklamasi ini akan menyebabkan turunya kualitas lingkungan hidup dan turunya kualitas kehidupan masyarakat, bukan hanya generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang.
Makadaripada itu masyarakat bali dan orang orang yang tidak setuju akan reklamasi di daerah konservasi teluk benoa ini menentang akan realisasi mega proyek dengan berbagai aksi turun kejalan dan menyuarakan melalui media sosial dan media cetak.



| 0 Comments

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers